Kembali Istana Milik Negara jadi Ajang Pertemuan SBY & Anas + Elit Demokrat

SBY Panggil Anas dan Pengurus Demokrat ke Istana
Rabu, 20 Juli 2011 | 18:21 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Ketua Umumnya, Anas Urbaningrum, bersama pengurus elite partai ke Wisma Negara, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 20 Juli 2011. Pertemuan digelar tertutup mulai pukul 17.00 WIB. Tak diketahui untuk apa pemanggilan itu, namun diduga terkait soal tudingan eks Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin soal adanya kesepakatan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan KPK.

Pantauan Tempo, Anas tiba dengan kendaraannya Toyota Alphard B 69 AUD. Tampak pula, putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono. Lalu Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng.

Mobil para pimpinan Partai Demokrat itu keluar dari Wisma Negara pukul 18.00 WIB. Namun, para petinggi Demokrat ini tidak memberikan keterangan apapun. Wartawan yang menunggu di luar wisma sempat berusaha mencegat mobil yang keluar, namun mereka tetap melajukan mobilnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha meminta semua tudingan yang disampaikan Nazaruddin disertai bukti yang kuat dan akurat. “Yang lebih penting, Nazaruddin bisa menyampaikan bukti apa yang disampaikan ke ruang publik,” katanya. Sehingga bukti yang disampaikan itu, lanjut Julian, bisa direspon aparat penegak hukum dari keterangan dan bukti dari Nazaruddin.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi lebih bisa dipercaya dibandingkan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang kini menjadi tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet.

Denny mengatakan, Nazaruddin seorang buron dan ditetapkan sebagai tersangka. “Orang yang sedang terjepit masalah hukum bisa bicara apa saja,” kata Denny di Istana Presiden, Rabu 20 Juli 2011.

Kemarin, Nazaruddin tampil di dua televisi swasta nasional yang menuding adanya kesepakatan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan pimpinan KPK, Chandra M. Hamzah untuk menghentikan kasus suap wisma Atlet hingga Nazaruddin. Nazaruddin menambahkan, dalam kesepakatan itu Chandra akan ditetapkan sebagai pimpinan KPK selanjutnya pada Pemilihan Ketua KPK.